PENDIDIKAN BUDI PEKERTI (Suatu Tinjauan Terhadap Tujuan dan Implementasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia)

Posted on

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

(Suatu Tinjauan Terhadap Tujuan dan Implementasi

Pendidikan Agama Islam di Indonesia)

Writed By : Nurhadi

  • Pendahuluan

Kontribusi pendidikan bagi pembentukan corak dan kualitas masa depan peradaban umat manusia tidaklah dapat dipungkiri, apalagi dinafikkan. Pendidikan, hingga hari ini, tetap diyakini sebagai wahana strategis untuk; 1) membuka wawasan dan memberikan informasi yang paling berharga mengenai makna dan tujuan hidup serta norma-norma yang harus dipegangi, 2) membantu peserta didik dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan yang esensial untuk menghadapi tantangan perubagan-perubahan di masa depan, dan 3) menciptakan keseluruhan visi kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, adalah merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan suatu keharusan, apabila Islam, sebagai sistem ajaran yang komprehensif, sangat mengedepankan bidang pendidikan dalam kancah pergumulan dakwahnya. Karakteristik penonjolannya setidaknya terlihat jelas pada apresiasi Islam yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, sebagai inti dari simbol pendidikan, dan kepada mereka yang mencari dan menggelutinya, baik ulama dan para ilmuwan.

Terkait dengan karakteristik penonjolan tersebut dapatlah dilihat dari penerapan dan atau dipraktekkannya serta diajarkannya pendidikan agama dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini dapat dibuktikan mulai tahun pelajaran 2001/2002 pendidikan budi pekerti secara simultan dilaksanakan di seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Keinginan untuk menerapkan pendidikan budi pekerti ini tentu didasari atas kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang timbulnya dan semakin merebaknya dekadensi moral di kalangan masyarakat, termasuk generasi muda. Timbulnya tawaran antarpelajar di kota-kota besar, serta semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang, adalah merupakan suatu indikasi dari kemerosotan akhlak tersebut.

Membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, adalah salah satu aspek dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahu 2003, pada Bab II, Pasal 3 yang menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sesungguhnya pendidikan budi pekerti selama ini telah diterapkan lewat pendidikan agama. Pendidikan agama Islam khususnya, di sekolah-sekolah telah diberikan dalam beberapa aspek yakni, keimanan, ibadah, syari’ah, akhlak, al Qur’an, mu’amalah, dan tarikh. Pendidikan akhlak secara langsung berhubungan dengan pendidikan budi pekerti.

Disebabkan karena beberapa faktor, maka aktualisasi pendidikan agama di sekolah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, oleh karena itu untuk menerapkan pendidikan budi pekerti yang dapat berhasil guna perlu dicermati beberapa hal yang menjadikan kendala dalam penerapan pendidikan akhlak.

Kondisi moral bangsa kita saat ini semakin menyemangati pihak-pihak yang memiliki kepedulian bagi perbaikan akhlak bangsa. Di dalam penerapan pendidikan akhlak perlu dirancang dengan baik dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang muncul.

Pembentukan manusia yang berbudi pekerti luhur adalah melewati proses pembentukan kepribadian, yang tidak bisa tumbuh dengan tiba-tiba dan serta merta, tetapi ia harus melewati proses. Di dalam proses pembentukan kepribadian itulah diperlukan strategi, wacana, metode yang bagaimana yang tepat diberlakukan untuk mewujudkan semua itu. Pemikiran-pemikiran ke arah yang sedemikian itu perlu dikembangkan sehingga mampu melahirkan generasi muda Indonesia yang berbudi pekerti luhur.

  • Gambaran Umum Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Budi Pekerti

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius itu berimplikasi pula kepada perilaku akhlak dan budi pekerti. Di samping itu, tradisi dan kultur bangsa Indonesia juga sangat mempengaruhi etika dan moral bangsa. Dari landasan hidup beragama serta sosial budaya bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat mengedepankan kehidupan sopan santun, tata krama, dan berbudi luhur.

Berbagai kejadian akhir-akhir ini, terutama setelah bangsa Indonesia dilanda krisis, maka sesuatu hal yang aneh atau ganjil telah terjadi di kalangan sebagian anak bangsa. Berbagai peristiwa yang menunjukkan sikap yang tidak berlandas kepada budi pekerti yang luhur telah banyak menimpa sebagian anak bangsa.

Lebih-lebih yang menimpa generasi muda bangsa ini, maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Musthafa al Ghalayani seperti yang dikutip oleh Marasudin Siregar, bahwa pendidikan ditunut agar dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki jiwa keberanian, semangat membangun dan semangat pemandu, karena semangat itu ada di tangan pemuda. Karena menurut ia (Ghulayani) tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Artinya, yaitu untuk membentuk jiwa peserta didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain, tahu membedakan antara yang baik dan yang buruk, memilih suatu keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela karena hal itu memang tercela dan selalu ingat kepada Allah setiap melakukan pekerjaan.

Tujuan-tujuan moralitas seperti ini dalam arti yang sebenarnya bukan berarti mengurangi perhatian kepada pendidikan jasmani, tetapi perhatian kepada masalah-masalah pendidikan moral itu sama besarnya dengan perhatian kepada pendidikan jasmani, akal dan ilmu. Karena tujuan pendidikan bukan sekedar memenuhi otak peserta didik dengan ilmu pengetahuan, tetapi tujuannya adalah mendidik akhlak dengan memperhatikan segi-segi kesehatan, fisik dan mental, perasaan dan praktek serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat.

Dengan demikian kejadian-kejadian negatif seperti; korupsi, penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, meningkatnya pecandu narkoba dan seks bebas, membuktikan bahwa bangsa Indonesia yang tadinya tergolong berbudi pekerti pekerti luhur menjadi ternodai dan sirna akan bisa diminimalisir atau dapat “dibendung”. Hal semacam itu harus dibina secara terus menerus –dalam arti menanamkan moral kepada peserta didik harus dibina-. Sebab menurut al Ghazali yang ditegaskan dalam Ihya Ulumuddin ia secara tegas mengatakan bahwa perubahan akhlak atau membentuk akhlak menjadi bagus adalah mungkin, sepanjang melalui usaha dan latihan moral yang sesuai. Menurutnya fungsi utama agama adalah membimbing manuysia memperindah akhlak. Jika akhlak tidak bisa diubah maka semua perintah dan ajaran, anjuran dan hukuman agama tidak berarti.

Melihat kenyataan tersebut maka telah banyak di kalangan masyarakat yang menginginkan agar pendidikan budi pekerti diajarkan kembali di sekolah-sekolah sebagai salah satu way out dari kondisi moral bangsa.

Krisis multidimensi yang melanda bangsa dan negara saat ini bila dicari akar permasalahannya adalah bersumber dari lemahnya pembangunan nation and character building, lemahnya pembangunan watak dan mental.

Ketika bangsa kita mendapat suguhan memprimadonakan pembangunan ekonomi, maka di dalamnya terimplisit nilia-nilai material. Ukuran-ukuran yang dikedepankan pun adalah ukuran material. Kesuksesan ditunjukkan dengan indikasi terhadap keberhasilan dalam bidang material, oleh karena itu bangsa kita sadar atau tidak sadar telah masuk perangkap materialistik yang menyampingkan nilai-nilai bersifat spiritual-mental. Ketika itu terjadi bagi anak bangsa, maka bukan sesuatu yang aneh bila sebagian anak bangsa bersemboyan “menghalalkan segala cara untuk memperoleh materi”. Dampak dari ini semua berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, berpengaruh kepada penegakan hukum, politik, pendidikan, dan lain sebagainya.

Berkaca dari kejadian-kejadian yang terjadi pada pemerintahan masa lalu tersebut maka sudah pada saatnyalah sekarang ini memberdayakan pendidikan moral, akhlak, dan budi pekerti.

  • Urgensi pendidikan Agama dengan Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan agama di Indonesia baru dilaksanakan di sekolah-sekolah negeri, setelah Indonesia merdeka yakni setelah adanya usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tahun 1946. Adapun bunyi usulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama sehingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melaksanakan ini baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang ada adalah pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.(Poerbakawatja, 1970:38)

Sejak itu secara bertahap kedudukan dan fungsi pendidikan agama dioptimalkan dan diberdayakan, mulai dari kedudukannya kurang penting, penting, dan wajib. Sehingga dalam ajaran Islam (sebagaimana yang tersirat dalam hadits) “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”. Selanjutnya diamalkan sepanjang hayat, dalam segala keadaan, dan oleh semua anggota masyarakat. Sehingga dalam konteks hadits di atas tersirat makna menghendaki adanya; pertama, penyelarasan, keterpaduan, dan keserasian di natara berbagai tahap dan sektor aktivitas pendidikan di antara pendidikan formal, non formal, dan informal, di antara keluarga dan media massa, dan antara sekolah dan lembaga-lembaga di luar sekolah. Kedua, penyelarasan dan kesepadanan dengan sektor-sektor pembangunan. Pengembangan pendidikan dengan pengertian global menghendaki perencanaan menyeluruh dan terpadu dengan proses pembangunan sebagai keseluruhan.

Pendidikan agama di sekolah tersebut bermuatan keimanan, ibadah, al Qur;an, akhlak, syari’ah, mu’amalah, dan tarikh. Di dalam materi yang terkait langsung dengan budi pekerti adalah akhlak. Dengan demikian secara eksplisit pendidikan budi pekerti sesungguhnya telah dilaksanakan pada saat seorang pendidik agama ketika mengajar pendidikan agama lewat pokok bahasan, materi akhlak, dan secara tidak langsung pendidikan akhlak diberikan pada muatan materi pokok bahasan lainnya. Seperti keimanan, ibadah, tarikh, dan lain-lain. Atau dengan kata lain bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dalam bidang agama akan membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur.

Di dalam pelaksanaan pendidikan akhlak yang dilaksanakan pada saat pendidikan agama, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sehingga hasilnya belum optimal. Pertama, terlalu kognitif, pendekatan yang dilakukan terlalu berorientasi pengisian otak, memberi tahu mana yang baik dan mana yang jelek, yang sepatutnya dilakukan dan yang tidak sepatutnya, dan seterusnya. Aspek afektif dan psikomotiknya tidak tersinggung, kalaupun tersinggung sangat kecil sekali. Kedua, problem yang bersumber dari peserta didik sendiri, yang berdatangan dan berlatar belakang keluarga yang beraneka ragam, yang sebagiannya ada yang sudah tertata dengan baik akhlaknya di rumah masing-masing dan ada juga yang belum. Ketiga, terkesan bahwa tanggung jawab pendidikan agama tersebut berada di pundak pendidik agama saja. Keempat, keterbatasan waktu, ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dengan bobot materi pendidikan agama yang sudah dirancangkan.

Pendidikan budi pekerti yang diartikan sebagai proses pendidikan yang ditujukan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur, lewat pendidikan budi pekerti ini kepada peserta didik akan diterapkan nilai, sikap dan perilaku yang positif, seperti amal shaleh, amanah, antisipasif, baik sangka, bekerja keras, beradab, dan lain-lain, serta menjauhi prilaku yang negatif seperti bohong, boros, buruk sangka, ceroboh, curang, dengki, egois, fitnah, dan lain-lain.

Melihat kepada nilai-nilai yang ingin diterapkan ini sebetulnya pendidikan budi pekerti ini adalah diposisikan sebagai kesan pengembangan dan pengayaan dari pendidikan agama, sehingga tidak muncul dua materi pelajaran ini merupakan dua kutub yang berdiri sendiri dan saling berlomba untuk mendapatkan ke-glamour-an. Perlu didudukkan ini supaya tidak timbul kesan bahwa munculnya pendidikan budi pekerti adalah karena gagalnya pendidikan agama di dalam membina moral peserta didik, apalagi ada keinginan untuk menggantikan pendidikan agama dengan pendidikan budi pekerti saja.

Kesepakatan yang perlu dibangun adalah menempatkan pendidikan budi pekerti sebagai suatu bagian yang memperkaya pendidikan agama.

Karena pada dasarnya tujuan pendidikan agama adalah untuk mengisi otak (knowledge), mengisi hati (value), mengisi tangan (psicomotoric) peserta didik, sehingga seseorang (baca: peserta didik) mampu bertindak dan perilaku sesuai dengan tuntunan agama.

  • Langkah Pemberdayaan Pendidikan Budi Pekerti

Kita harus sadar bahwa hakikat pendidikan adalah pembentukan kepribadian manusia, memanusiakan manusia dalam arti yang sesungguhnya. Karena itu pendidikan mestilah menyahuti pengembangan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun rohani.

Ada tiga ranah yang populer di kalangan dunia pendidikan yang menjadi lapangan garapan pembentukan kepribadian peserta didik. Pertama, kognitif, mengisi otak, mengajarinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan inteligensia. Kedua, afektif, yang bekerja dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat digolongkan kepada kecerdasan emosional. Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan action, perbuatan, perilaku, dan seterusnya. Apabila disinkronkan ranah tersebut dapat disimpulkan bahwa dari memiliki pengetahuan tentang sesuatu, dan selanjutnya berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya dan apa yang disikapinya.

Pendidikan budi pekerti adalah meliputi ketiga aspek tersebut. Seseorang mesti mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya bagaimana seseorang memiliki sikap terhadap yang baik dan buruk, di mana seseorang sampai ke tingkat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Pada tingkat berikutnya bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga muncullah akhlak dan budi pekerti yang mulia. Untuk mencapainya tidak hanya cukup proses pengajaran yang lebih berorientasi kepada pembentukan kognitif yang memang dapat melahirkan manusia yang pintar tetapi tidak baik (smart but not good).

Esensi pendidikan budi pekerti itu adalah pembentukan sikap dan kepribadian. Oleh karena itu, orientasi pokoknya adalah internalisasi nilai. Karena ia merupakan internalisasi nilai, maka dituntut untuk melaksanakan pendidikan berkelanjutan, integrited, budaya pendidikan.

Pendidikan berkelanjutan adanya hubungan yang berkesinambungan antara pendidikan di dalam kelas (sekolah), di luar kelas (di rumah dan masyarakat). Pendidikan integrited adalah nilai-nilai budi pekerti yang ada di berbagai mata pelajaran dimunculkan oleh pendidik ketika dia mengajar, terutama di dalam mata pelajaran pendidikan agama, Pancasila, dan PKn.

Mengenai pendidikan agama, Pancasila dan PKn ini, Indra Djati Sidi dalam bukunya Menuju Masyarakat Belajar. Dalam bidang pendidikan agama ditunut kepatuhan mengikuti aturan dan kewajiban agama yang dianutnya. Peserta didik akan belajar untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Pelajaran agama antara lain memberikan pengertian akan norma-norma kehidupan, memupuk rasa bersyukur, puas, toleransi serta disiplin.

Dalam pelajaran agama, seorang peserta didik secara simulasi atau sungguh-sungguh dilatih belajar demokrasi, kepemimpinan, dan kehidupan bernegara. Dalam pelajaran ini seorang peserta didik diarahkan untuk menjadi seorang warga negara yang baik, mentaati hukum dan peraturan serta menjunjung nilai-nilai budaya bangsa yang luhur dan terpuji.

Sedangkan dalam pendidikan Pancasila dan PKn peserta didik harus diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang. Yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kedua sasaran ini hendaknya dapat dicapai secara serentak agar peserta didik tidak hanya mampu memahami pengetahuan tentang etika dan moral belaka, tetapi yang terpenting adalah agar mereka dapat dan mampu melakukannya dalam pergaulan sehari-hari. Dengan lain perkataan, PKn bertujuan memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada saat yang bersamaan, setiap warga negara mampu memposisikan dirinya di era globalisasi ini.

Lebih lanjut ia (Indra Djati) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan di atas, maka PKn bukan hanya diberikan dalam bentuk mata pelajaran di kelas, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sekolah dapat mensosialisasikan dan mempraktekkan nilai-nilai etika dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya sosialisasi nilai-nilai ini bisa dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif dan sehat, pemanfaatan kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat ekstra kurikuler, dan keteladanan dari kepala sekolah dan pendidik dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Selanjutnya pendidikan budaya pendidikan adalah yang dimaknai dengan pembentukan iklim, suasana, dan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan pendidikan budi pekerti. Beberapa hal yang terkait dengan ini adalah, pertama, pimpinan sekolah yang proaktif dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk pembentukan lingkungan sekolah yang adaptif bagi pengembangan pendidikan budie pekerti. Kedua, pendidik, semua pendidik adalah pendidik budi pekerti, tidak hanya pendidik agama saja. Tenaga administratif, sarana, dan fasilitas dipersiapkan yang menunjang bagi terwujudnya pendidikan budi pekerti. Dengan demikian diharapkan sekolah menjadi laboratorium budi pekerti.

Proses pembelajarannya harus diupayakan agar menarik, untuk itu harus dipilih metode mengajar yang dapat mengaktifkan peserta didik secara mental dan sosial, sehingga pendidikan budi pekerti ini di mata peserta didik bukan suatu yang membosankan.

Adapun hal atau langkah yang bisa ditempuh dalam mewujudkan itu semua adalah penggugahan dan pengembangan kesadaran kepada peserta didik. Karena akhlak bukan hanya sekedar diajarkan secara teoritis, bahkan ia lebih condong ke arah kehidupan praktis, tidaklah cukup hanya dengan pengertian saja, tetapi yang penting adalah pelaksanaannya. Penggugahan dan pengembangan kesadaran dilakukan, sehingga dengan pendidikan dimungkinkan dapat menerapkan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Dan ini tidak bisa dilakukan sekaligus untuk menghasilkan yang diharapkan. Ia harus dilakukan secara berangsur-angsur. Ia merupakan proses perkembangan, karena ia memerlukan kesabaran dan ketabahan pihak pendidik bila menginginkan harapannya terwujud. Atau dengan kata lain harus dilakukan metode pembiasaan dalam membimbing peserta didik.

Berkaca dari hal yang demikian ini, maka sudah sewajarnya jika hampir seluruh tokoh pendidikan sepakat bahwa penanaman akhlak kepada peserta didik merupakan jiwa dari pendidikan itu sendiri, sehingga bisa dikatakan hal ini merupakan syarat mutlak dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan.

  • Kesimpulan

Pendidikan budi pekerti adalah bagian integrited yang tidak bisa dipisahkan dari pembentukan manusia seutuhnya, karenanya pendidikan budi pekerti memiliki kedudukan yang strategis yang selama ini diterapkan lewat pendidikan agama. Karena itu kehadiran pendidikan budi pekerti saat sekarang ini diposisikan sebagai pengayaan dan pengembangan dari pendidikan agama.

Suasana dan kondisi bangsa kita yang sudah terperosok kepada dekadensi moral termasuk generasi mudanya, perlu segera diantisipasi sehingga pemulihan etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berada dalam acuan budi pekerti yang luhur.

Oleh karenanya, generasi muda harus didik hidup dalam masyarakat yang sehat yang mengakui prinsip persaudaraan, kerjasama, persamaan, partisipasi yang tegak di atas hak dan kewajiban dalam rangka sistem jaminan sosial yang diakui oleh Islam. Selain itu ia (baca; generasi muda) juga harus dididik menggunakan akal. Sebab penggunaan akal merupakan keharusan bagi inti akidah yang pada dasarnya adalah tantangan terhadap akal tanpa paderi atau perantara. Karena penggunaan akal adalah dasar pokok bagi perintah menjalankan syariat dan meikul amanah, sebab perintah menjalankan syariat adalah berdasar pada kebebasan dan ikhtiar dengan petunjuk akal dan hati nurani.

Untuk memberdayakan pendidikan budi pekerti sehingga berhasil guna dan berdaya guna, perlu diperhatikan beberapa hal, yang meliputi kurikulum pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sinkronisasi antara pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat[]

Daftar Pustaka

Abdullah, Shodiq, Pemikiran Abu Al A’la Maududi tentang Pendidikan Islam, dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999.

Daulay, Haidar, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Prenata Media, 2004.

Langgulung, Hasan, Pendidikan Islam dalam Abad ke 21, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003.

Mustaqim, Pemikiran Tentang Pendidikan Akhlak Menurut Imam Ghazali, dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999.

Sidi, Djati, Indra, Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2003.

Siregar, Marasudin, Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun (Tinjauan Fenomenologi), dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999.

Shodiq Abdullah, Pemikiran Abu Al A’la Maududi tentang Pendidikan Islam, dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999), hal. 231.

Marasudin Siregar, Konsepsi Pendidikan Ibnu Khaldun (Tinjauan Fenomenologi), dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999), hal. 6.

Mustaqim, Pemikiran Tentang Pendidikan Akhlak Menurut Imam Ghazali, dalam Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1999), hal. 91.

Haidar Daulay, hal. 168.

Hasan Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke 21, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003), hal. 138-9.

Indra Djati Sidi, hal. 104.

Haidar Daulay, hal. 164.

Indra Djati Sidi, hal. 106.

Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 98-9.

Haidar Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Prenata Media, 2004), hal. 115-123.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *