” Menengok ” Kembali Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Posted on

“MENENGOK” KEMBALI KEBIJAKAN

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

  • PENDAHULUAN

Tahukah Anda, bahwa kebijakan pendidikan Indonesia selama ini membawa paradoks dalam dirinya sendiri? Karena itu, negara tidak pernah membuat dirinya dicintai dengan memberikan pendidikan yang baik dan gratis, murah, bermutu. Namun yang terjadi adalah pendidikan yang bercorak materialisme-kapitalis (hanya berorientasi kepada nilai ekonomi dan atau membela kalangan kaya saja) (Nugroho, 2008:1).

Sehingga pendidikan yang ada selama ini ternyata masih banyak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Artinya, pendidikan Indonesia belum mampu memberikan kontribusi riil terhadap keteraturan hidup dan keadilan di tengah masyarakat (Setiawan, 2006:13), maka dari itu pendidikan Indonesia bagaikan penyakit yang sudah kronis.

Pendidikan Indonesia yang kronis ini, karena tidak lagi memihak kepada kepentingan orang banyak, akan mengakibatkan korban berjatuhan. Lebih dari itu, sistem pendidikan yang tidak memihak akan melahirkan oligarki baru pemerintahan yang korup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat berbuat banyak dalam menciptakan tatanan yang berkeadilan. Artinya, seharusnya dengan sistem pendidikan yang dikelola dengan baik dan memperhatikan berbagai unsur dalam masyarakat, termasuk di dalamnya budaya, dapat menjadi corong keadilan dan keteraturan di dalam masyarakat (Setiawan, 2006:13). Lantas bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional harus ditata, agar tidak gamang, tetap mengutamakan keadilan, keterjangkauan (dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat), tetap berkualitas baik dalam tataran empiris maupun praktis, dan berkesetaraan? Persoalan inilah yang ingin penulis bahas.

  • PEMBAHASAN MASALAH

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Sebelum memasuki bagian urgen dari sistem pendidikan nasional, alangkah baiknya jika dibahas terlebih tahu tentang pengertian kebijakan pendidiakan. Hal ini diperlukan agar arah pembahasannya tidak gamang dan dalam memahaminya lebih sistematis.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita; tujuan; prinsip; atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan (Depdinas, 2005:149).

Sedangkan pendidikan menurut Driyarkara (Setiawan, 2006:37), pendidikan berarti memasukkan anak ke dalam alam nilai-nilai, dan juga memasukkan dunia nilai ke dalam jiwa anak. Pendidikan di sini sebagai suatu bentuk hidup bersama, yakni pemasukan manusia muda ke dalam nilai-nilai dan kesatuan antarpribadi yang mempribadikan. Mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak agar mereka menjadi dewasa. Sehingga hubungan antara pendidik dan peserta didik dialogis, saling mengembangkan dan membantu. Artinya, peserta didik ikut berpartisipasi, aktif, dan tidak diposisikan sebagai objek.

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depag, 2008:5).

Jadi yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik baik dalam spiritual keagamaan, ketrampilan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara.

Prosedur dalam Pembuatan dan atau Penetapan Kebijakan Sistem   Pendidikan Nasional

Sebagaimana telah disinggung pada pengertian kebijakan pendidikan di atas, yang mana kebijakan merupakan konsepsi fital yang dijadikan sebagai asas, pedoman, acuan dalam pendidikan. Oleh karena itu dalam pembuatan dan atau penetapan tidak boleh serampangan (asal jadi) tanpa dipikirkan matang-matang sebelum diimplementasikan dalam tataran yang lebih konkret dalam dunia pendidikan.

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know, dan how to do, tetapi yang terpenting adalah how to be, bagaimana supaya how to be, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan (peraturan atau undang-undang) yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional (Daulay,2004:10).

Paling tidak dalam menentukan kebijakan pendidikan harus memuat 8 (delapan) agenda penting yang harus menjadi pusat perhatian sebagai konsekuensi logis dari reformasi bidang pendidikan, yaitu: (1) pendidikan untuk semua, (2) pendidikan persiapan kerja, (3) pendidikan tinggi keilmuan, (4) pendidikan guru dan tenaga kependidikan, (5) kurikulum dan proses pendidikan, (6) pembiayaan pendidikan, (7) pendidikan masyarakat, dan (8) desentralisasi pengelolaan pendidikan (Suryadi dan Budimansyah, 2004:167).

Dengan kata lain, bahwa dalam pembuatan kebijakan (sistem pendidikan nasional) haruslah bertumpu dan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mempertimbangkan kemaslahatan segelintir orang (para kalangan elite). Bukan seperti yang sekarang terjadi, yang mana pendidikan saat ini, dikelola dengan manajemen yang mengandung ketidakadilan, yang menghasilkan pendidikan sebagai awal stratifikasi sosial. Hal ini bisa dilihat, bahwa sejak dini peserta didik sudah dimasukkan ke sekolah berdasarkan sekolah mana perjalanan peserta didik sudah dapat diramalkan: strata sosial mana yang akan ditempati. Peserta didik yang karena latar belakang ekonomi kaya, “the haves”, akan dimasukkan ke sekolah yang baik yang kelak pada akhirnya akan memasuki program-program di perguruan tinggi yang memiliki prospek yang baik pula dengan mengantarkan peserta didik, pada akhirnya, pada stratifikasi sosial yang relatif tinggi. Sebaliknya, peserta didik yang karena latar belakang ekonomi kurang beruntung, “the poors”, akan dimasukkan ke sekolah yang berdasarkan sekolah mana yang sudah dapat diprediksi bahwa kelak peserta didik akan mencapai tingkat pendidikan yang relatif rendah atau program-program perguruan tinggi yang prospeknya suram, yang akhirnya akan menempatkan peserta didik pada stratifikasi sosial yang rendah. Ketidakadilan ini akan semakin mencuat manakala terjadi transformasi pendidikan dari arena publik menjadi arena privat.

Dan ini yang selama ini terjadi, bahwa sistem pendidikan nasional berlaku diskriminatif, jauh dari apa yang diidealkan. Akibatnya, sistem pendidikan nasional terkesan eksklusif dan elite, padahal seharusnya inklusif atau membaur dan akrab dengan semua lapisan masyarakat (Mastuhu, 2003:34).

Kebijakan ini harus dihentikan, lewat berbagai kebijakan. Pertama adalah kebijakan demokratisasi demokrasi pendidikan, yaitu kebijakan untuk menyeimbangkan komposisi peserta didik menurut kelompok status ekonomi dan geografis guna mengurangi kepentingan pendidikan. Hakekatnya kebijakan ini adalah mengerem kecenderungan demokrasi pendidikan menuju anarki demi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Wujud kebijakan ini mengurangi kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan alokasi peserta didik menurut domisili untuk jenjang pendidikan tinggi. Calon peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang dibiayai oleh uang negara. Pemerintah mengatur ke sekolah mana peserta didik harus masuk yang didasarkan oleh domisili orang tua peserta didik. Syarat masuk sekolah yang dibiayai pemerintah tidak lagi berdasarkan prestasi sekolah sebelumnya atau tes potensi akademik, melainkan ditentukan oleh komposisi penduduk menurut umur dan tempat tinggal tetapnya.

Kebijakan demokratisasi demokrasi pendidikan ini dalam wujud manajemen alokasi peserta didik ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) pada jenjang sekolah, peserta didik tidak akan terlalu jauh dari domisili orang tua peserta didik, sehingga mengurangi waktu perjalanan, mengurangi biaya transportasi, serta mengurangi kepadatan lalu lintas. (2) tidak ada lagi sekolah dimana terkonsentrasi peserta didik yang memiliki prestasi tinggi yang pada umumnya juga datang dari keluarga kaya. Sehingga akan terjadi sekolah yang berwajah heterogen, khususnya dalam aspek latar belakang sosial ekonomi dan prestasi akademik peserta didik (common school). (3) perguruan tinggi akan semakin heterogen dilihat dari asal peserta didik, akan lebih mempersempit jurang perbedaan antar daerah khususnya berkaitan dengan pendidikan, dan ini berarti akan memperkuat integrasi nasional.

Kebijakan kedua, meneguhkan makna belajar 9 tahun, yang mana mempunyai implikasi bahwa pemerintah sepenuhnya menanggung biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Biaya yang ditanggung pemerintah adalah biaya pendidikan langsung, seperti uang sekolah dan buku-buku.

Kekurangan anggaran belanja yang dimiliki pemerintah ditutup dengan pengadaan pajak pendidikan. Berbagai usaha jasa hiburan, transportasi, industri penerbitan dan usaha massal yang lain perlu ditarik pajak pendidikan. Kemajuan dan keberhasilan pendidikan akan mendorong kemajuan usaha mereka ini. Pemerintah tidak mengelak lagi akan tanggung jawab wajib belajar dasar ini dengan dalih apapun juga.

Kebijakan ketiga, keadilan yang dijiwai kebijaksanaan dalam pembiayaan pendidikan. Dewasa ini kebijakan pembiayaan pendidikan cenderung tidak adil atau adil tetapi tidak dijiwai oleh kebijakan. Akibatnya adalah kelompok peserta didik yang miskin dan kaya diperlakukan sama. Bahkan, perguruan tinggi atau sekolah yang sebagian besar peserta didik nya kaya mendapatkan bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh perguruan tinggi atau sekolah yang sebagian besar peserta didiknya miskin. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam pembiayaan sekolah, yang:

  1. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah ditujukan kepada lembaga pendidikan baik negeri dan swasta yang menerima sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Yakni, sistem alokasi penerimaan peserta didik dan peserta didik baru;
  2. Sistem pembiayaan berdasarkan individu peserta didik didasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Subsidi atau biaya peserta didik akan diberikan pada peserta didik berlatarbelakang ekonomi lemah dan lembaga dimana mereka menuntut ilmu;
  3. Pemberian subsidi atau biaya pendidikan kepada peserta didik dengan prinsip “no more free meal policy”. Artinya, subsidi dan biaya peserta didik tidak diberikan secara gratis atau cuma-cuma, melainkan harus ada imbal kerja. Seperti kegiatan membantu pendidik atau dosen dan kegiatan sekolah atau kampus yang lain; dan
  4. Lembaga pendidikan yang tidak mau diatur oleh pemerintah sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Di samping itu, peran swasta harus terus didorong dalam pembangunan pendidikan, khususnya dengan motif sosial. Peran swasta tidak harus dalam bentuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri, tetapi lebih didorong untuk dapat memberikan fasilitas, seperti biaya peserta didik atau membangun gedung bagi lembaga pendidikan yang sudah ada (Zamroni, 2007: 179-185). Sehingga, pendidikan mampu melepaskan diri dari belenggu penindasan gaya baru, pendidikan mahal dan pendidikan yang tidak mampu menjawab realitas sosial dalam konteks ke-Indonesia-an menjadi wacana yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Lebih-lebih di era globalisasi ini yang terus berlangsung dan tidak mungkin dihindari. antara lain dalam bentuk segera diberlakukan dengan perdagangan bebas, menimbulkan tekanan untuk meningkatkan kemampuan daya saing nasional, di kalangan para pengambil kebijakan, dalam wujud standarisasi ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dihasilkan dari pendidikan, maka pemerintah di negara manapun juga dalam menghadapi globalisasi mengarahkan perhatian di bidang pendidikan, dengan melakukan reformasi kebijakan pendidikan untuk menciptakan kultur budaya demokrasi pada dunia pendidikan, yang merupakan kombinasi kekuatan teknologi tinggi dan tradisi demokrasi. Nilai-nilai ini akan menghargai martabat da kedaulatan manusia, mengandung partisipasi, aktivitas da kreativitas, serta menumbuhkan aktivitas untuk menemukan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan di masa depan, sangat tergantung pada pembaharuan kultur dunia pendidikan, yang didasarkan pada reformasi perundangan di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan yang tengah dilaksanakan menekankan pada perubahan manajemen yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Wujud kebijakan ini adalah desentralisasi pendidikan yang mengarah pada otonomi sekolah. Dimana dengan otonomi sekolah ini akan muncul motivasi dan semangat dari seluruh warga sekolah didukung masyarakat, untuk bersama-sama berusaha meningkatkan mutu sekolah tanpa harus menggantungkan pada pemerintah.

Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam Tataran Fakta

Kebijakan sistem pendidikan nasional Indonesia sekarang ini tidaklah seperti kebijakan sistem pendidikan nasional Indonesia pada awal Indonesia merdeka, atau sangat jauh berbeda. Kalau boleh jujur, kebijakan pemerintah dalam membuat sistem pendidikan nasional sangatlah serius dan direalisasikan dengan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat, bagaimana keseriusan para fandhing father ketika untuk membenahi pendidikan. Beda dengan sekarang, sangat terkesan bongkar pasang kebijakan, walaupun juga diakui pada kedua era (awal kemerdekaan –Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) sama-sama serius, yang membedakan dalam pengimplementasiannya.

Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan dengan beberapa kebijakan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut (Daulay, 2004:10-11):

  1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran;
  2. Tahun 1947, kongres pendidikan I di Solo;
  3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan;
  4. Tahun 1949, kongres pendidikan II di Yogyakarta;
  5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran (UUPP);
  6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 tahun 1950;
  7. Tahun 1961, lahirnya UU tentang Perguruan Tinggi;
  8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional;
  9. Tahun 1989, lahirnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). UU No. 2 tahun 1989;
  10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 tahun 1990;
  11. Tahun 1991, lahirnya PP 72,73 tahun 1991;
  12. Tahun 1992, lahirnya PP 38. 39;
  13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61; dan
  14. Tahun 2003, lahirnya UU tentang sistem pendidikan nasional yaitu UU No. 20 tahun 2003 pengganti dari UU No. 20 tahun 1989.

Namun, keseriusan-keseriusan para pendiri bangsa ini dalam tataran fakta tidak seperti yang diharapkan (belum ideal dalam pelaksanaan). Lihat saja kebijakan pada tahun 1970-an dan 1980-an reformasi pendidikan berkaitan dengan perubahan dalam kurikulum baik materi maupun proses pembelajaran dan sistem evaluasi. Reformasi tersebut dikendalikan secara ketat dalam sistem sentralistik dengan asumsi pemerintah pusat perlu mengendalikan dan mengontrol pendidikan secara ketat agar dapat dicapai kemajuan dan mutu pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, sekolah dan pendidik harus bekerja di bawah kendali secara ketat oleh pemerintah pusat. Maka pada periode tersebut kurikulum baik 1975, 1984, dan 1994 didesain oleh pusat sampai detail dalam bentuk Garis-garis Besar Proses Pengajaran (GBPP) dan kemudian diproklamirkan untuk dilaksanakan oleh pendidik. Metode pembelajaran juga ditentukan yakni Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau dengan pendekatan keterampilan proses. Karena bersifat topdown maka proses pembelajaran juga dilengkapi dengan berbagai perangkat yang telah ditentukan secara seragam, misalnya lembar kerja, analisis pembelajaran, dan sebagainya yang menjadi suatu keharusan yang menyertai, ternyata hal ini gagal (Zamroni, 2007: 199-200).

Pada masa yang lalu, pendidikan lebih dipandang semata-mata sebagai upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan masyarakat tanpa harus dikaitkan dengan pembangunan pada sektor lain, misalnya pembangunan ekonomi. Konsep ini lebih menonjolkan tujuan pendidikan yang bersifat ke dalam (inward looking) –yaitu mendidik manusia agar cerdas, berkepribadian, dan berpengetahuan luas. Adakah manfaat dari kecerdasan, pengetahuan dan kepribadian tersebut terhadap pembangunan di berbagai sektor kehidupan tidaklah dianggap sebagai isu kebijakan pendidikan yang penting (Suryadi dan Budimansyah, 2004:97).

Zaman terus berubah dan setiap bidang kehidupan semakin memiliki ketergantungan (interdependent) satu sama lain di dalam suatu sistem yang integral. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan haruslah semakin berorientasi keluar (outward looking) karena sistem pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem yang lebih luas yaitu sistem sosial-ekonomi yang kompleks yang harus dihadapi oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan sistem ketahanan nasional yang dimiliki dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan pemikiran di atas, pendidikan nasional akan dinilai bermutu dan efisien jika benar-benar memiliki manfaat bagai percepatan kemajuan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Titik singgung antara pendidikan dengan masing-masing sektor pembangunan dan kehidupan masyarakat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, karena SDM itulah yang akan menjadi pelaku-pelaku utama untuk pembangunan sektoral maupun kehidupan bersama. Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang tidak menjadi beban tetapi sebaliknya menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (driving force) bagi keseluruhan proses pembangunan dan kehidupan masyarakat. Dari sini, muncullah suatu konsep pendidikan yang terkenal dengan efisiensi eksternal (External Efficiency) dengan penekanan pada hubungan timbal balik antara pendidikan dengan pembangunan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep ini muncul sebagai basis pemikiran utama yang memayungi berbagai isu kebijakan penting serta program-progra prioritas dalam pembangunan pendidikan, seperti pemerataan kesempatan belajar, mutu dan keunggulan, serta efisiensi manajemen pendidikan.

Munculnya kajian-kajian tersebut merupakan perwujudan dari berkembangnya ilmu-ilmu profesional yang menelaah sistem pendidikan nasional dari perspektif yang luas berdasarkan azaz kemanfaatannya. Beberapa perspektif yang mengkaitkan antara pendidikan dengan pembangunan telah berkembang paling tidak sejak emapt dasawarsa yang lalu, da dapat digolongkan ke dalam empat perspektif dalam kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan yang berbeda, yaitu:

Pertama, perspektif pemerataan pendidikan (equality of education opportunity) yang mulai muncul pada awal tahun 1960-an, memandang pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan catatan bahwa kesempatan pendidikan yang semakin merata merupakan faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan yang semakin merata pula. Melalui perspektif ini berbagai kajian mengenai misalnya pemerataan kesempatan pendidikan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, -yaitu: kesamaan dalam akses terhadap pendidikan (equality of access), kesamaan dalam memperoleh kemampuan untuk bertahan selama proses pendidikan (survival), dan pemerataan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan (equality of output) telah menjadi pusat perhatian yang seksama melalui berbagai studi kebijakan pendidikan. Dari sudut yang menggunakan perspektif ini, muncul berbagai implikasi kebijakan pemerataan pendidikan, khususnya pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan pendidikan dasar, di berbagai belahan dunia (Suryadi dan Budimansyah, 2004:99-100).

Kedua, perspektif pendidikan dan pencapaian kedudukan seseorang (education and status attainment) yang mulai muncul pada akhir dasawarsa 1960-an dan telah melakukan kajian pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perspektif ini mulai berkembang diantaranya Blau and Duncan “Education and the American Occupational Structure” yang lebih menekankan pada kajian terhadap peranan pendidikan dalam memberikan keterampilan dan kecakapan untuk bekerja dalam suatu sistem produk tertentu. Di antara pendekatan yang digunakan dalam kajian yang berkembang sejak munculnya perspektif ini adalah perencanaan pendidikan dab ketenagakerjaan (Manpower Requirement Approach) yang mengarahkan analisisnya pada keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja terdidik dalam berbagai sektor ekonomi.

Ketiga, perspektif Human Capital yang lebih menekankan pada fungsi pendidikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penguasaan keterampilan, keahlian, profesi, dan penguasaan keilmuan yang dapat menjadikan para pekerja menjadi lebih produktif. Salah satu model kajian dalam perspektif ini, diantaranya, adalah analisis tingkat balikan terhadap pendidikan (rate of return to education) yang mengarahkan perhatian pada produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dijelaskan oleh berbagai faktor ekonomi maupun faktor-faktor non-ekonomi termasuk di dalamnya faktor pendidikan. Perspektif ini lahir pada awal dasawarsa 1960-an dan berkembang terus sampai dengan awal 1980-an yang telah mendorong sejumlah penelitian di bidang ekonomi pendidikan sampai sekarang ini.

Keempat, perspektif pendidikan dan pengembangan SDM (education and human resources development). Perspektif ini muncul belakangan sejak munculnya isu pertumbuhan ekonomi yang cepat (economic miracle) di seluruh negara wilayah Asia Timur sebagai akibat dari tumbuhnya ekonomi industri dan profesionalisasi. Dalam kaitan ini, pemikiran mengenai peranan kualitas SDM dalam kaitannya dengan produktivitas industri dalam konteks persaingan dunia telah berkembang sejak disepakatinya “World Trade Organization” (WTO) dan mencuatnya isu persaingan global pasar bebas baik di dalam lingkup regional maupun internasional.

Dari perspektif yang terakhir muncul berbagai kajian mengenai peranan SDM yang berkualitas terhadap berkembangnya masyarakat kelas menengah (middle class society) di berbagai negara maju dan berkembang pada tahap awal berfungsi sebagai kelompok massa kritis (critical mass) dan kelompok ini selanjutnya berfungsi sebagai sumber penggerak (driving force) dalam pembangunan suatu negara di berbagai bidang. Perspektif ini tidak hanya memandang pendidikan berpengaruh terhadap pemerataan kesempatan belajar, status pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, tetapi juga telah mencoba membalikkan logika. Menurut perspektif ini, pendidikan berperan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, yaitu yang kreatif, mandiri, mampu belajar terus menerus, serta inovatif sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku utama pembangunan serta dalam menciptakan kesempatan kerja pada berbagai sektor pembangunan, dalam rangka memacu pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) (Suryadi dan Budimansyah, 2004:101-102).

Kelemahan lain dari kebijakan yang bersifat sentralistik dan menekankan pada standardisasi output adalah ketidakadilan. Dikatakan tidak adil karena kondisi antar sekolah di suatu daerah dengan daerah lain amat bervariasi. Ada sekolah yang memiliki fasilitas yang lebih dari memadai, tetapi ada juga sekolah yang memiliki fasilitas yang tidak layak. Demikian juga pada aspek SDM, ada sekolah yang memiliki pendidik cukup dan berlatarbelakang kemampuan profesional pendidik yang memadai, tetapi di pihak lain terdapat sekolah dengan pendidik yang sangat terbatas baik dala arti kuantitas maupun kualitas. Sistem evaluasi dengan standarisasi menafikan perbedaan tersebut. Tidak mengherankan kalau kemudian muncul hasil evaluasi yang memiliki gap yang amat dalam di antara pendidik, peserta didik, sekolah dan daerah di negeri ini (Zamroni, 2007:203-204).

Selain itu, dalam melakukan perubahan, pemerintah pusat belum mempertimbangkan kualitas (kekuatan, potensi, dan background daerah yang ada) sehingga daerah (tertentu) kadang menjadi tersentak dengan kebijakan pemerintah, persoalan-persoalan tersebut adalah:

  1. SDM belum memadai (masih kurang) baik yang berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas.
  2. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Selama ini mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan sistem dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut (future shock) ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu mereka belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan, yang dipatok oleh pemerintah pusat.
  3. Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah. Bagi daerah yang tertinggal mereka masih berharap dapat diberi kesempatan untuk menunda pengimplementasian kebijakan pusat di daerah mereka (Cam dan Sam, 2005:4-5).

Bukankah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, pasal 31 ayat (2) telah mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai “suatu sistem pendidikan nasional”

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Selain itu, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Selanjutnya berkenaan dengan itu dituangkan pula di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada Bab XI pasal (17) berbunyi:”Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid di suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu terpenuhi”. Dalam kaitannya dengan wajib belajar Bab VI Pasal 10 ayat (1) disebutkan: “semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III pasal 5 menyebutkan: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar”. Pasal 7 menyebutkan: “penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan suatu pendidikan yang bersangkutan. Dan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Bab V pasal 5 ayat (1) menjelaskan: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Daulay, 2004:67-68).

Maka tidaklah heran, jika pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah.

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai beberapa misi, yaitu: (1) mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (penjelasan UU No. 20 tahun 2003) (Daulay, 2004:11-12). Dan hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan (sebagaimana strategi pengembangan Sistem Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003) meliputi:

  1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
  2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
  3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
  4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
  5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
  6. Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang mendidik;
  7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
  8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
  9. Pelaksanaan wajib belajar;
  10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
  11. Pemberdayaan peran masyarakat;
  12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat; dan
  13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (penjelasan UU No. 20 tahun 2003) (Daulay, 2004:12-13).

Namun strategi-strategi ini dalam praktiknya banyak yang salah. Kesalahan tersebut, salah satunya adalah diterbitkannya Badan Hukum Pendidikan (BHP), sebagai bentuk penindasan gaya baru oleh pemerintah, yang mana ingin menjadikan perguruan tinggi sebagai institusi otonom. Pada pasal (2) BHP menyatakan bahwa, “Semua perguruan tinggi harus menjadi badan hukum perguruan tinggi”. BHP sebenarnya adalah kelangsungan dan keinginan pemerintah untuk cuci tangan dari masalah pendidikan.

BHP juga menginginkan adanya korporasi dalam dunia pendidikan. Hal ini tak ubahnya adanya swastanisasi pendidikan nasional. Swastanisasi pendidikan juga tak ubahnya melanggengkan pendidikan kolonial. Artinya, dulu pendidikan kolonial menghendaki orang-orang dari golongan ningrat yang dapat mengenyam pendidikan. Sedangkan kaum pribumi tidak boleh sekolah dan hanya di dalam rumah menjadi buruh-buruh majikan. Dengan sistem seperti ini, masyarakat miskin akan semakin miskin dengan kebodohannya. Sedangkan yang kaya akan menjadi majikan penindas dengan kepandaiannya (Setiawan, 2006:114). Padahal sistem pendidikan nasional merupakan organisasi yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Ia harus melayani para pelanggan baik intern maupun ekstern. Para pelanggan intern meliputi peserta didik, pendidik, dan satuan-satuan pendidikan serta unit-unit pendidikan. Sedangkan para pelanggan ektern yang berhubungan langsung adalah tenaga kerja terdidik dan para orang tua peserta didik. Adapun yang tak berhubungan langsung adalah para alumni, lembaga akreditasi, para donatur, DPR, dan masyarakat luas (Suhartono, 2009:115).

Begitu juga dengan “sistem sentralistik pendidikan gaya baru” (walaupun pemerintah sudah melakukan sistem desentralisasi pendidikan, yaitu adanya pengekangan terhadap stakeholders. Yaitu, sebagian kewenangan pusat di bidang pendidikan diserahkan kepada daerah, daerah, dengan maksud agar pelayanan bidang pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah masing-masing. Jika pelaksanaan pelayanan daerah dilakukan langsung oleh aparat-aparat daerah, maka diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan, dan sementara itu, campur tangan birokrasi menjadi semakin kecil.

Namun, setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999, muncul beberapa institusi birokrasi baru yang tidak kalah tertutupnya dari birokrasi lama yang sentralistik. Lembaga-lembaga seperti Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota juga adalah wadah birokrasi baru yang tidak memiliki hubungan hirarki dengan menteri, tetapi memiliki jalur hirarki sendiri dengan Gubernur atau Bupati/Walikota yang pada kenyataannya juga sangat “tertutup” dari keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan (Suryadi dan Budimansyah, 2004:128-129). Mengapa demikian? Karena desentralisasi dilakukan pada 2 (dua) institusi, yaitu unit administrasi pemerintah, dan unit pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. Dengan demikian, sebenarnya Kemendiknas masih melakukan “kontrol” secara langsung ke unit—unit pendidikan, karena unit-unit tersebut didorong atau dipromosikan untuk menjadi unit yang mandiri dari unit pendidikan di tingkat administrasi pemerintahan (kabupaten/kota) (Nugroho, 2008:76-77).

Hal ini haruslah disudahi, yaitu dengan cara memaksimalkan stakeholders yang ada dengan optimal dan potensial. Sebab hanya dengan keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi meningkatkan kemungkinan tindakan yang berhasil.

Pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan informasi tentang cakupan perhatian, sasaran dan komitmen dari penerima keuntungan yang programnya diharapkan, serta tentang sarana alternatif untuk memenuhi sasaran dan perhatian tersebut sambil melanjutkan komitmen tersebut. Misalnya, keterlibatan orang tua dalam merancang suatu unit kurikulum baru yang menyiagakan para perancang dalam topik-topik sensitif yang harus dihindari. Para pendidik mungkin dapat menyarankan jalan alternatif untuk mengorganisir unit itu (Mc Gin dan Welsh, 2003:87).

Oleh karena itu, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan cara membangun kebijakan yang intensif ? yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merumuskan kebijakan, (2) melaksanakan dengan konsisten, (3) melakukan evaluasi dan kemudian menyempurnakan sistem insentif yang ada. Pola yang insentif diperlukan sebagai bagian dari upaya pembangunan persaingan yang sehat dalam membangun pendidikan antardaerah. Bahkan, pola ini pernah dilaksanakan dan memberikan hasil yang sangat positif. Jadi, kebijakan yang pro-insentif adalah tepat, karena memberikan ruang bagi persaingan yang sehat. Insentif pun dapat diberikan dalam berbagai bentuk; dapat berupa award, dapat pula berbentuk finansial atau juga dalam bentuk pemberian perhatian khusus (Nugroho, 2008:78-79).

Adapun langkah lain yang bisa dilakukan oleh sistem pendidikan nasional adalah, menata atau mencari tumpuan paradigma yang jelas –baik dalam tataran konseptual (eksis) maupun realisasinya (praktis)-. Sebab paradigma pendidikan berkembang pada setiap tataran milieu (nilai)nya yang meniscayakan adanya sikap kooperatif sekaligus kompetitif. Bahkan sesuai dengan watak globalisasi sekarang, ragam paradigma pendidikan mengalami tarik ulur kepentingan, konflik, bahkan hegemoni satu sama lainnya. Berkenaan dengan ini Mansour Fakih menganalisis fenomena pendidikan formal dalam kaitannya dengan pertikaian paradigma pendidikan. Mengapa paradigma pendidikan perlu ditata kembali? Karena paradigma merupakan ruh dan bingkai konseptual dari suatu sistem pendidikan. Neil Postman mengakui bahwa tanpa paradigma yang jelas, pendidikan seperti kehilangan “tuhan-tuhan” untuk disembah. Baginya paradigma merupakan medium narasi yang tidak akan pernah bergenti menciptakan sejarah dan masa depan manusia. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tanpa sebuah narasi, hidup tidak akan bermakna. Tanpa sebuah tujuan, sekolah adalah rumah-rumah tahanan. Oleh karenanya, paradigma   pendidikan menjadi satu keniscayaan sebagai cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancangan suatu sistem pendidikan (Priyatna, 2004: 18-19). Dengan demikian, konsepsi sistem pendidikan nasional akan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang kaffah (sempurna) baik secara individu, masyarakat, dan berbangsa, serta akan mampu bersaing baik dalam tingkat regional maupun internasional.

  • KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kegagalan demi kegagalan selalu dipetik sebagai hasil dari konsep pembaruan pendidikan yang tidak berkesinambungan. Kebijakan bongkar pasang dalam sistem pendidikan, tidak membawa perubahan yang lebih baik nasib bangsa Indonesia, kecuali hanya stagnan. Lihat saja pembaruan sistem pendidikan pada tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an dan bahkan 2002-an. Belum lagi perubahan-perubahan kebijakan IKIP, IAIN menjadi universitas, SMA menjadi SMU, dan sebagainya, yang tidak (bahkan sering tanpa gagasan yang matang) dan hanya terkesan ganti menteri pasti ganti kebijakan (dan terkesan hanya ingin meninggalkan kenang-kenangan ketika menjadi pejabat negara). Sehingga yang terjadi adalah kelatahan suatu kebijakan. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Sebab sistem pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan, baik lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terarah dan berkesinambungan agar dapat ditingkatkan kinerjanya dalam pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Dan kebijakan ini harus sosialisasikan dan atau diimplementasikan sampai akar rumput. Bertolak dari hal tersebut, sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa serta mampu memberdayakan manusia yang kualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, 2003, Pendidikan di Alaf Baru: Konstruksi atas Moralitas Pendidikan, Yogyakarta: Prismasophie.

Chan, M. Sam dan Sam, T. Tuti, 2005, Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Presada.

Daulay, Putra, Haidar, 2004, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Deparetemen Agama RI.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Mastuhu, 2003, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 (The New Mind Set of Natioanl Education in the 21 Centrury), Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Mc Ginn, T dan Welsh, T, 2003, Desentralisasi Pendidikan, Jakarta: Logos

Nugroho, Riant, 2008, Pendidikan Indonesia: harapan, Visi dan Strategi, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Priyatna, Tedi, 2004, Reaktualisasi Pradigma Pendidikan Islam: Iktiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia¸Bandung: Pustaka Bani Qurais

Setiawan, Beni, 2006, Manifesto Pendidikan Indonesia, Yogyakarta: Media Ar Ruzz.

Suhartono, Suparlan, 2009, Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Suryadi, Ace, dan Budimansyah, Dasim, 2004, Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru, Bandung: Genesindo.

Zamroni, 2007, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi), Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

Writed By : Nurhadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *